BALI, (BIMAS HINDU) - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama RI Prof. I Nengah Duija menargetkan tahun 2025 sudah memiliki Widyalaya Negeri serta akan melakukan skema sertifikasi guru-guru Widyalaya seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Prof. Duija saat menghadiri event Gurukula Arts Festival VI Minggu, (16/6/2024) petang. "Mudah-mudahan 2025 kita sudah punya Widyalaya Negeri," katanya.
Prof. Duija menjelaskan bahwa peralihan dari pasraman ke Widyalaya itu dalam rangka mempertimbangkan banyak hal, yang pertama adalah nasib para guru-guru Pasraman yang sudah mengabdi.
Ia menjelaskan bahwa di Peraturan Menteri Agama (PMA) 56, negara tidak bisa berkontribusi dalam hal sertifikasi terhadap guru Pasraman yang statusnya tertulis acarya.
"Jadi karena itu acarya tidak bisa disertifikasi. Nomenklatur yang bisa disertifikasi adalah guru dan pengawas. Karena sekarang sudah menjadi Widyalaya, maka guru-gurunya bisa disertifikasi," katanya.
"2025 kita akan skemakan sertifikasi bagi guru-guru Widyalaya di seluruh Indonesia. Ini yang nanti akan membuat teman-teman yang sudah mengabdi puluhan tahun itu bisa dibantu dalam sertifikasi," imbuhnya.
Dalam sambutannya di Pasraman Gurukula tersebut, Dirjen Bimas Hindu juga mengatakan bahwa guru-guru yang sudah mengabdi di Gurukula yang sudah beralih menjadi Widyalaya itu akan di-Inpassing.
"Jadi pengakuan kepangkatan mereka akan kita lakukan sehingga yang mengabdi lama dan mengabdi baru akan ada perbedaan insentif yang mereka terima," katanya.
Dalam kesempatan itu pula, Prof. Duija memamparkan kembali mengenai Widyalaya yang merupakan pendidikan nasional plus.
"Kenapa pendidikan nasional plus? Karena Widyalaya adalah pendidikan umum bercirikhas keagamaan Hindu yang sejenis dengan madrasah, namun bukan sekolah keagamaan. Jadi kalau kita menyekolahkan anak-anak di sekolah umum itu kurikulumnya menggunakan kurikulum nasional tetapi plusnya tidak ada. Plusnya itu ada 40 pendidikan agama dan budi pekerti. Oleh karena itu target Widyalaya ini adalah untuk menjadikan orang cerdas tetapi memiliki karakter keagamaan," tandasnya.
Lebih lanjut Prof. Duija mengatakan bahwa Widyalaya masuk kategori sekolah formal, sehingga bisa mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah pusat.
"Karena sekarang sudah menjadi Widyala maka KIP, BOS, bantuan operasional bisa kita berikan karena ini masuk kategori sekolah formal," jelasnya.
Selain itu, lanjut Prof. Duija, saat ini sudah dibentuk tim penegerian dan pendirian Widyalaya baru yang akan didirikan oleh pemerintah.
"Salah satu yang menjadi target penergerian adalah Gurukula. Nanti kalau tim ini sudah selesai maka akan ada tim verifikasi yang datang dari pusat, termasuk dari Biro Ortala dan Biro Hukum untuk memastikan apakah syarat yang diajukan itu terpenuhi atau tidak. Tapi saya yakin Gurukula ini sudah memenuhi syarat," katanya.
