JAKARTA, (BIMAS HINDU) - Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jembrana untuk audiensi bersama membahas penerapan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan bagi semua agama, Kamis (30/5/2024).
Direktur Jendral Bimas Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Prof. I Nengah Duija dalam audiensi tersebut berharap agar pemerintah daerah bisa mendukung program bimbingan pranikah karena sampai saya ini belum ada data real jumlah pernikahan umat Hindu dalam setahun.
Sehingga, Kementerian Kesehatan dan Badan Pelayanan Masyarakat menganggap bahwa Hindu tidak perlu anggaran dan dana karena tidak ada pernikahan umat Hindu dalam setahun.
"Untuk pencatatan pernikahan selanjutnya kami sedang merancang sistem agar catatan perkawinan bisa dilakukan lewat aplikasi online. Sehingga yang sudah melakukan pernikahan atau baru melakukan pernikahan bisa mendaftar. Selanjutnya data tersebut akan terhubung langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga setelah melakukan pendaftaran akan terbit KTP perubahan, KK perubahan dan akta nikah secara elektronik,"
Prof Duija juga sangat berharap sinergi pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu dengan Pemda dalam kerja kerja terkait urusan agama Hindu, terkait dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, pendampingan keluarga, dan juga pranikah untuk pernikahan remaja.
"Hal ini perlu sinergitas dari berbagai pihak misalnya pada pembinaan keluarga, hak ini tidak bisa hanya dari urusan agama saja melainkanakan melibatkan dari kementrian kesehatan," jelasnya.
Selain membahas KUA, Prof. Duija juga menyinggung tentang Pendidikan Widyalaya. Ia mendorong Pemda memberikan atensi terkait pengembangan pendidikan Widyalaya baik negeri maupun swasta di Jambrana. Hal ini agar pemerataan pendidikan bisa terwujud, karena banyak peserta didik yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, seperti pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemberian bantuan fasilitas sekolah, serta pengangkatan guru.
"Widyalaya menjadi titik awal pengembangan pendidikan umum berciri agama yg setara madrasah untuk bisa menjadi wadah pengembangan SDM muda Hindu kedepan mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK bahkan kita punya juga PTKHN," jelasnya.
Adapun audiensi tersebut dihadiri oleh 4 dari DPRD Jambrana dan dilaksanakan di ruangan Ditjen Bimas Hindu Lantai 14 Jl. MH Thamrin no 16 Jakarta.
