Jakarta (Bimas Hindu) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama resmi menyelenggarakan program koordinasi bertajuk "Dirjen Menyapa dan Mendengar" atau Buda Sanggrahana pada Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid, bertempat di Ruang Sidang Lt. 14 Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta, serta melalui Zoom Meeting dengan seluruh jajaran daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III, IV, Rektor/Ketua PTKHN, hingga para Penyuluh Hindu di seluruh Indonesia.
Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membuka saluran komunikasi langsung antara pusat dan daerah guna memahami berbagai persoalan di lapangan yang selama ini belum tertangani secara maksimal. Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, menekankan bahwa rapat ini merupakan wujud hadirnya negara di daerah melalui Kementerian Agama untuk menangani persoalan umat secara serius. Melalui sesi diskusi interaktif, setiap perwakilan daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung kepada pimpinan pusat.
Dalam Arahannya, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija menetapkan tagline *"Asasih Amertaning Jagad"* sebagai payung besar seluruh kegiatan menyambut Hari Raya Nyepi dan Dharma Santi tahun 2026. Beliau menginstruksikan seluruh ASN, Pembimas, hingga Guru Agama untuk menggunakan tagline tersebut dalam setiap kegiatan di daerah mulai saat ini. Dirjen juga menekankan bahwa momentum Nyepi yang berdekatan dengan Idulfitri harus dijadikan sarana untuk mempererat persaudaraan lintas agama sesuai arahan Menteri Agama.
Terkait isu kesejahteraan, Dirjen Bimas Hindu memberikan kepastian mengenai pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 yang lolos seleksi. Meskipun saat ini terjadi penundaan karena kondisi anggaran negara yang masih dinamis, beliau menjamin bahwa hak para guru akan tetap dibayar dan dihitung mulai Januari 2026. Beliau juga mengingatkan bahwa bantuan pemerintah harus berbasis pada usulan proposal resmi (seperti bantuan rumah ibadah atau lembaga), bukan bersifat sumbangan tunai pribadi, demi menjaga tertib administrasi keuangan.
Direktur Pendidikan Hindu Prof. I Ketut Sudarsana menanggapi langkah teknis terkait penyelesaian Petunjuk Teknis pembayaran TPG, khususnya bagi guru Widyalaya. Pihaknya sedang merumuskan kebijakan afirmasi terhadap persyaratan jam mengajar bagi guru Widyalaya yang bertugas di daerah terpencil agar mereka tetap bisa mendapatkan hak tunjangannya. Target penyelesaian Juknis ini direncanakan rampung sebelum Hari Raya Nyepi agar segera dapat diintegrasikan ke dalam sistem EMIS.
Selain TPG, Prof. I Ketut Sudarsana juga tengah memproses Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalami perubahan regulasi di tahun 2026. Terkait pengembangan lembaga, Direktur Pendidikan mendorong daerah untuk mengusulkan pendirian Widyalaya baru dengan memfasilitasi proses visitasi secara daring guna mengatasi keterbatasan biaya operasional. Beliau juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang terdampak bencana akan menjadi prioritas dalam pemberian bantuan sarana prasarana.
Direktur Urusan Agama Hindu Ida Bagus Ketut Drana Arimbawa menyoroti transformasi digital dalam layanan tanda daftar rumah ibadah (Pura) yang kini beralih menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Meskipun terdapat tantangan pada kecepatan sistem, penggunaan TTE ini diharapkan dapat menuntaskan ribuan antrean permohonan tanda daftar yang masuk dari seluruh Indonesia. Keberadaan tanda daftar ini sangat krusial karena menjadi syarat utama bagi lembaga keagamaan untuk mendapatkan akses bantuan APBN maupun APBD.
Mengenai bantuan fisik, telah dialokasikan dana tahap pertama sebesar Rp2 Miliar yang difokuskan untuk bantuan pura terdampak bencana, khususnya di wilayah Bali. Direktorat Urusan Agama Hindu meminta setiap daerah segera mengirimkan data usulan penerima agar proses pencairan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, Direktur Urusan juga menginformasikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi bagi para penyuluh Hindu sedang dimatangkan jadwalnya berkoordinasi dengan Biro SDM guna mendukung peningkatan jenjang karier penyuluh di daerah.
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Dr. Ida Made Pidada Manuaba menyampaikan rencana penyempurnaan struktur organisasi bimbingan masyarakat Hindu di berbagai wilayah, termasuk usulan peningkatan status dari pembimas ke Kabid di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pihaknya juga sedang melakukan asesmen untuk pengisian jabatan pengawas yang kosong di beberapa wilayah seperti Bali, NTT, dan Lampung guna memastikan pelayanan kepada umat tidak terganggu.
Dirjen Bimas Hindu berharap seluruh jajaran di daerah dapat bergerak selaras dengan pusat, menjaga komunikasi yang elegan dengan pemerintah daerah masing-masing, dan fokus pada peningkatan kualitas spiritualitas umat. Seluruh rangkaian kegiatan Buda Sanggrahana ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola Ditjen Bimas Hindu yang lebih responsif dan transparan di tahun 2026.
