Depok (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melaksanakan kegiatan finalisasi dan evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Nasional 2026 di Savero Hotel Depok, pada 1 s.d 3 April 2026 sebagai langkah memastikan akurasi data pendaftar sekaligus menyusun strategi peningkatan kualitas penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi, Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Kasubdit Pendidikan Tinggi, jajaran Direktorat Pendidikan Hindu, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN), serta narasumber dan tim teknis pendukung. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan PMB sekaligus merumuskan kebijakan ke depan.

Fokus utama kegiatan diarahkan pada validasi data pendaftar dan evaluasi pelaksanaan PMB Nasional 2026 setelah penutupan masa pendaftaran. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh data calon mahasiswa telah diverifikasi secara akurat sebelum memasuki tahapan seleksi lanjutan.

Ketua Panitia Putu Jaya Adnyana Widhita menyampaikan bahwa proses validasi menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem penerimaan mahasiswa baru. “Validasi data merupakan fondasi utama agar proses seleksi berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Berdasarkan data, jumlah pendaftar PMB Nasional 2026 tercatat mencapai sekitar 950 orang, dengan 861 peserta telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Capaian ini mendekati target yang ditetapkan serta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu Prof. I Ketut Sudarsana menilai hasil tersebut sebagai progres positif dalam penyelenggaraan PMB Nasional. Ia menekankan bahwa ke depan perlu dilakukan penguatan tata kelola, terutama dalam menjaga keseimbangan distribusi mahasiswa antar program studi.

“Kita tidak hanya mengejar jumlah pendaftar, tetapi juga memastikan pemerataan agar kualitas pendidikan tetap terjaga di setiap program studi,” tegasnya.

Selain evaluasi pelaksanaan tahun ini, forum juga membahas proyeksi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Hindu melalui target jangka panjang peningkatan jumlah mahasiswa hingga 15.000 orang. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan jumlah mahasiswa antar perguruan tinggi yang menjadi perhatian untuk segera ditangani.

Dalam pembahasan kebijakan akademik, peserta juga menyoroti evaluasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) agar implementasinya kembali sesuai dengan tujuan awal, yakni bagi mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja atau kompetensi tertentu.

Sementara itu, mekanisme pengumuman kelulusan PMB Nasional 2026 akan dilakukan melalui akun masing-masing peserta, dengan penetapan resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai dasar administrasi.

Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan layanan informasi kepada calon mahasiswa, serta peningkatan sosialisasi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Selain itu, Direktur Pendidikan Hindu mulai menyiapkan pelaksanaan PMB Nasional tahun 2027 dengan skema yang lebih terstruktur, termasuk penerapan jalur prestasi dan jalur mandiri, serta sistem pengumuman bertahap untuk memberikan kepastian lebih cepat kepada peserta.

Kebijakan pendidikan inklusif turut menjadi perhatian dalam forum ini. Perguruan tinggi didorong untuk membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa disabilitas serta memastikan program beasiswa seperti KIP-Kuliah tepat sasaran.

Berbagai masukan dari pimpinan PTKHN juga mengemuka, terutama terkait kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, serta literasi digital calon mahasiswa di sejumlah daerah. Hal ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Melalui kegiatan finalisasi dan evaluasi ini, Direktur Pendidikan Hindu berharap PMB Nasional dapat terus berkembang menjadi sistem penerimaan mahasiswa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjangkau lebih luas masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi keagamaan Hindu di seluruh Indonesia.