Jakarta (Bimas Hindu) - Ditjen Bimas Hindu melaksanakan rapat bertajuk “Dirjen Menyapa Widyalaya” pada Senin, 6 April 2026, di Ruang Sidang Ditjen Bimas Hindu Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting sebagai upaya memperkuat koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan pendidikan Widyalaya secara nasional.
Rapat dipimpin oleh Direktur Pendidikan Hindu, Prof. I Ketut Sudarsana, mengatakan kondisi terkini Widyalaya di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah satuan pendidikan Widyalaya mencapai 150 unit, dengan total 864 guru dan tenaga kependidikan serta 4.679 peserta didik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait kelengkapan dan validitas data pada sistem pendidikan.
Direktur Pendidikan Hindu menegaskan pentingnya pembenahan sistem data serta peningkatan koordinasi antara pusat dan satuan pendidikan. “Validasi data menjadi kunci dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk melengkapi data secara menyeluruh serta meningkatkan respons dan koordinasi agar tidak terjadi kesenjangan informasi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kendala dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih bergantung pada persyaratan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sebagai solusi, Ditjen Bimas Hindu akan mengeluarkan kebijakan relaksasi. “Kami akan menerbitkan surat edaran terkait relaksasi NUPTK sebagai langkah percepatan dalam penyelesaian kendala pembayaran TPG,” tambahnya.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, Direktur Pendidikan Hindu menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan pada tahun 2026. Program ini ditujukan bagi guru Widyalaya dan guru Pendidikan Agama Hindu guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
Di sisi lain, dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian. Ditjen Bimas Hindu telah melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan bantuan sarana prasarana di berbagai Widyalaya. “Proposal bantuan telah kami rekap dan petakan. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Menanggapi aspek kebijakan kelembagaan, Prof. I Ketut Sudarsana juga menjelaskan bahwa proses penegerian Widyalaya akan diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan administratif, khususnya terkait status kepemilikan aset. “Satuan pendidikan yang telah mengalihkan aset tanah menjadi milik Kementerian Agama akan menjadi prioritas dalam program penegerian,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, dalam arahannya menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengembangan Widyalaya agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Ia juga meminta adanya pemetaan kondisi sarana prasarana sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Widyalaya harus memiliki arah pengembangan yang jelas melalui grand design yang terukur. Dengan demikian, Widyalaya tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Prof. I Nengah Duija.
Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun skema insentif bagi guru Widyalaya sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga didorong untuk mendukung kebutuhan insentif guru.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem data dan administrasi yang saat ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Untuk itu, pengembangan sistem EMIS dan SIMPATIKA terus dilakukan guna meningkatkan akurasi dan kemudahan pengelolaan data.
“Perbaikan sistem data menjadi prioritas, karena data yang akurat akan menentukan arah kebijakan yang tepat. Kami pastikan pengembangan sistem terus berjalan untuk menjawab berbagai kendala yang ada di lapangan,” ungkapnya.
Dirjen Bimas Hindu menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi antara pusat dan daerah melalui forum yang berkelanjutan. “Kegiatan Dirjen Menyapa Widyalaya ini akan kami laksanakan secara rutin sebagai ruang dialog, evaluasi, dan penyamaan persepsi demi kemajuan pendidikan Hindu,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, Ditjen Bimas Hindu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Widyalaya melalui penguatan kebijakan, perbaikan sistem, serta dukungan berkelanjutan terhadap sarana prasarana dan sumber daya manusia.
