Jakarta (Bimas Hindu) - Pemerintah melalui Kementerian Agama mempercepat langkah peningkatan kesejahteraan guru binaan dengan menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari percepatan sertifikasi hingga optimalisasi pencairan tunjangan. Komitmen ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Dalam arahannya, Menag menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berpendidikan S1 dalam kurun dua tahun ke depan. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Agama telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp11,59 triliun agar para guru yang telah memenuhi kualifikasi dapat segera memperoleh sertifikat pendidik sekaligus mengakses Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Penuntasan sertifikasi ini menjadi prioritas agar guru yang kompeten segera mendapatkan pengakuan profesional dan kesejahteraan yang layak,” ujar Menag.
Upaya percepatan ini sejalan dengan lonjakan partisipasi dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Pada 2025, jumlah peserta meningkat tajam hingga 206.411 guru, dibandingkan 29.933 guru pada 2024.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema penyesuaian bantuan insentif bagi guru yang belum tersertifikasi maupun belum inpassing. Penyesuaian ini diusulkan mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Data Kementerian Agama mencatat total guru binaan mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, 360.632 guru berstatus ASN, sementara 796.418 lainnya merupakan non-ASN yang mayoritas bertugas di madrasah.
Menag menilai besarnya kontribusi guru non-ASN menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan profesionalisme bagi kelompok tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Agama juga terus mendorong pengangkatan guru honorer madrasah menjadi calon PPPK. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian PAN-RB, BKN, dan DPR guna membuka peluang formasi yang lebih luas.
Terkait pencairan TPG, pemerintah mencatat progres signifikan. Hingga Maret 2026, pencairan TPG Pendidikan Agama Islam untuk periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen atau sebanyak 204.747 guru dari total 234.265 penerima.
“Percepatan verifikasi dan penyaluran terus kami dorong agar tidak ada guru yang menunggu terlalu lama,” kata Menag.
Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN secara nasional telah terealisasi 100 persen, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Adapun pencairan TPG untuk guru madrasah ASN masih berlangsung bertahap di sejumlah daerah.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama terus memperkuat kebijakan berbasis data dan aspirasi lapangan dalam rangka memastikan pemerataan kesejahteraan guru serta peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
