Jakarta (BIMAS HINDU) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola dana sosial keagamaan yang profesional dan berdampak luas. Dalam upaya mengoptimalkan potensi filantropi umat, Dirjen Bimas Hindu, Prof. I Nengah Duija, mendorong adanya payung hukum yang kuat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Hindu untuk menyalurkan dana punia secara terorganisir. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Evaluasi Nasional: Refleksi 3 Tahun Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) Tahun 2025 (12/12/25).
Prof. Duija dalam arahannya menyoroti momentum strategis pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Agama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Semangat pemberantasan kemiskinan berbasis dana sosial keagamaan ini akan ditindaklanjuti Ditjen Bimas Hindu dengan merancang Surat Edaran (SE) Bersama. Regulasi ini ditujukan untuk memfasilitasi seluruh ASN beragama Hindu, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di Kementerian/Lembaga lainnya, agar dapat menunaikan kewajiban dana punia secara rutin dan terorganisir dengan baik. Potensi himpunan dana ini dinilai sangat besar, mengingat jumlah guru agama Hindu saja mencapai angka kurang lebih 9.000 orang, belum termasuk ASN di sektor lain. Jika dikelola secara masif, akumulasi dana ini akan menjadi kekuatan besar untuk menopang kesejahteraan umat.
Lebih jauh, Prof. Duija menekankan perlunya transformasi orientasi pemanfaatan dana punia. Jika sebelumnya penyaluran bantuan didominasi oleh aspek ritual dan pembangunan fisik pura, kini arah kebijakan digeser secara signifikan menuju pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Prof. Duija memaparkan target penegerian 11 hingga 15 Widyalaya (sekolah keagamaan Hindu) serta perluasan akses beasiswa mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kebijakan ini diambil untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas di sekolah negeri, serta didukung oleh tunjangan guru yang tersertifikasi. Menurutnya, investasi pada SDM adalah kunci utama untuk menjamin masa depan umat yang lebih baik.
Selain fokus pada SDM, Prof. Duija juga mendorong kemandirian ekonomi pura melalui optimalisasi sisa hasil usaha atau dana sesari. Sebagai contoh praktik kemandirian ekonomi pura yang telah berjalan selama ini ada di Kota Palu dan di Pura Adityajaya Rawamangun, di mana pura memiliki unit usaha atau UMKM yang produktif. Prof. Duija mengimbau agar pura-pura yang memiliki saldo kas besar tidak hanya menyimpannya, melainkan menyisihkan sebagian untuk disalurkan ke BDDN. Dengan mekanisme subsidi silang ini, pura yang mapan dapat membantu pembangunan umat atau pura lain yang membutuhkan, sehingga fungsi pura meluas dari sekadar tempat persembahyangan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus BDDN, Tri Handoko Seto, melaporkan kinerja lembaga selama tiga tahun terakhir. Hingga saat ini, BDDN telah berhasil menghimpun dana punia sebesar Rp5,8 miliar yang sebagian besar telah disalurkan untuk kegiatan sosial kemanusiaan sesuai arahan Dewan Pembina. Namun, Tri Handoko memberikan catatan evaluasi terkait disparitas penghimpunan dana yang masih terpusat di tingkat nasional. Ia mendorong 19 BDDN tingkat provinsi untuk lebih agresif melakukan sosialisasi dan pemasaran. Ke depan, strategi penggalangan dana akan diperluas dengan menyasar sektor korporasi, BUMN, serta kalangan ASN TNI/Polri, mengingat dana punia merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh setiap umat Hindu yang mampu.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Pembina Yayasan BDDN, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengajak seluruh elemen umat untuk menjaga kekompakan dan terus menggaungkan dharma wacana mengenai pentingnya berpunia. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola dana, dan kesadaran umat dinilai menjadi pondasi utama keberhasilan program ini. Rapat Evaluasi Nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelaporan, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan di lapangan, demi mewujudkan lembaga dana umat yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Hindu di Nusantara.
