Medan (Bimas Hindu) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi bersama guru Agama Hindu penerima tunjangan profesi (sertifikasi), Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan agama Hindu.
Rapat dipimpin Pembimas Hindu Provinsi Sumut, Elirosa Tarigan, dan diikuti Ketua Tim Pendidikan Hindu Waginah, Ketua Tim Urusan Agama Hindu Komang Agus Aryawan, Perencana Ahli Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Hasbun Harahap, serta guru Agama Hindu penerima sertifikasi dari SMP Negeri 19 Medan dan SMA Negeri 1 Medan.
Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan beban kerja guru, tata kelola administrasi tunjangan profesi, hingga penguatan kompetensi pendidik. Pembahasan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran agama Hindu yang mampu membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai dharma dan moderasi beragama.
Dalam arahannya, Elirosa Tarigan menegaskan bahwa sertifikasi merupakan bentuk penghargaan negara kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi. Menurutnya, penghargaan tersebut harus diimbangi dengan dedikasi dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
"Guru Agama Hindu memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Sertifikasi bukan sekadar hak yang diterima, tetapi amanah untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan berdampak nyata bagi perkembangan peserta didik," ujar Elirosa.
Ia menambahkan, guru dituntut terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar mampu menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Guru juga diharapkan menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai dharma, toleransi, dan kebangsaan kepada generasi muda.
Ketua Tim Pendidikan Hindu, Waginah, mengingatkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kemampuan mengajar, tetapi juga kepatuhan terhadap administrasi. Menurutnya, tertib administrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program sertifikasi.
"Pelaksanaan sertifikasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Administrasi yang tertib merupakan wujud tanggung jawab profesional seorang guru," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Urusan Agama Hindu, Komang Agus Aryawan, menilai komunikasi antara guru, sekolah, dan pemerintah perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai program pembinaan pendidikan agama Hindu dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, H. Hasbun Harahap menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap program pemerintah. Ia mengatakan, seluruh kebijakan di bidang pendidikan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Program yang didanai negara harus menghasilkan manfaat yang terukur. Guru memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan," tegasnya.
Sejumlah masukan dan pengalaman yang disampaikan peserta menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah pembinaan ke depan. Kesamaan persepsi yang terbangun melalui forum ini mempertegas komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas guru Agama Hindu sebagai garda terdepan pendidikan karakter di sekolah.
